Ini Bocoran Data Pemerintah yang Diobral di Dark Web

HACKER - Data pemerintah yang diobral di Dark Web yang terjadi di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keamanan siber dan perlindungan data.

INFOMASZEH.COM - Di era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin meningkat, dan Indonesia tidak luput dari serangan siber yang merugikan. 

Baru-baru ini, beberapa kebocoran data yang melibatkan entitas pemerintah Indonesia telah terungkap di forum gelap (dark web), memperlihatkan kelemahan sistem keamanan yang ada. 

Kebocoran ini tidak hanya merugikan institusi yang terlibat, tetapi juga membahayakan keamanan dan privasi warga negara. 

Berikut beberapa data pemerintah yang diobral di dark web yang kami kutip dari akun X @FalconFeeds.io Jumat, 28 Juni 2024. Simak ulasan lebih lanjut berikut ini.

Data BPJS Ketenagakerjaan

Seorang anggota forum BreachForums memposting tentang kebocoran data besar yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, entitas pemerintah yang bertanggung jawab melindungi hak-hak pekerja. 

Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok usia, alamat, kode pos, provinsi, dan informasi penting lainnya. Data ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan, termasuk pencurian identitas dan penipuan.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar juga dilaporkan bocor di BreachForums. Data yang terkompromi mencakup informasi perusahaan seperti nama perusahaan, status, alamat, email, nomor telepon, nama pengguna, lokasi proyek, investasi, dan informasi terkait lainnya. 

Detail kebocoran mencakup ukuran file sebesar 33 MB dengan format RAR dan terjadi pada Juni 2024. Kebocoran data ini dapat mengancam keamanan bisnis dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem pemerintah daerah.

Data Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia (INAFIS)

Pada tanggal 22 Juni 2024, seorang anggota BreachForums dengan nama pengguna MoonzHaxor mengunggah data besar yang melibatkan Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Indonesia (INAFIS). 

Data yang bocor mencakup gambar sidik jari, email, dan aplikasi SpringBoot dengan properti konfigurasi. MoonzHaxor menawarkan data ini untuk dijual seharga $1000. Informasi yang bocor meliputi:

• Gambar sidik jari (WSQ) dengan email
• Gambar wajah anggota INAFIS (PNG) dengan email
• Aplikasi SpringBoot (JAR) dengan properti konfigurasi database

Data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI

MoonzHaxor juga mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Kebocoran ini mencakup file sampel dengan data lengkap yang tersedia untuk dijual. 

Insiden ini mengikuti kebocoran serupa pada tahun 2021, ketika jaringan internal Badan Intelijen Negara (BIN) dikompromikan oleh kelompok asal Tiongkok. 

Data BAIS TNI berukuran 773 kilobyte (kB) dijual seharga 1.000 dolar AS, sementara file yang lebih besar berukuran 33,7 gigabyte (GB) ditawarkan dengan harga 7.000 dolar AS.

Kebocoran data ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keamanan nasional dan operasional strategis Indonesia.

Dampak dan Tindakan yang Diperlukan

Kebocoran data yang melibatkan lembaga pemerintah Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keamanan dan privasi warga negara. Data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk pencurian identitas, penipuan, dan pemerasan. 

Selain itu, kebocoran data dari lembaga intelijen dapat mengancam keamanan nasional dan operasional strategis Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain:

• Peningkatan keamanan sistem

Pemerintah perlu meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mengadopsi teknologi terbaru dan standar keamanan yang ketat.

• Pelatihan dan kesadaran keamanan

Melakukan pelatihan dan kampanye kesadaran keamanan siber bagi pegawai pemerintah dan masyarakat luas untuk mengurangi risiko kebocoran data.

• Audit keamanan berkala

Melakukan audit keamanan berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem.

• Kolaborasi internasional

Meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber dan penegakan hukum terkait kebocoran data.

• Penegakan hukum yang tegas

Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan siber dan pihak yang terlibat dalam kebocoran data.

Kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Dengan meningkatkan keamanan sistem dan kesadaran akan ancaman siber, diharapkan insiden serupa dapat dihindari di masa depan. 

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan privasi data, serta memastikan bahwa informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah.